Dengan hormat,

Dimohon kepada setiap Warga Negara Indonesia yang kebetulan berada di wilayah Peru dan Bolivia dapat melaporkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima mengenai kejadian penting yang dialaminya seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan serta  kejadian-kejadian kependudukan lainnya yang membawa konsekuensi hukum kekonsuleran dan keimigrasian, perpanjangan kewarganegaraan atau surat keterangan kependudukan lainnya.

Sehubungan dengan itu, dihimbau bahwa segera setelah tibanya Saudara di Peru atau Bolivia agar dapat melakukan pendaftaran dengan menyampaikan data pribadi, alamat, dan dokumen terkait lainnya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima. Dengan demikian, bila Anda kebetulan mengalami salah satu situasi yang sulit dan berbahaya seperti sakit / terisolasir karena peperangan / dipenjara / terlantar / bahkan meninggal dunia, maka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima dapat memberi bantuan sebagaimana mestinya baik bantuan yang terkait dengan aspek kekonsuleran, informasi, makanan, maupun bantuan evakuasi dan lain-lain bantuan sesuai kemampuan Perwakilan.

Berkat tingginya kesadaran saudara-saudara untuk menyediakan data dan informasi diri di samping tersedianya pelayanan yang profesional merupakan dukungan yang penting bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kewajibannya dalam memberikan perlindungan dan pengakuan status pribadi / hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Warga Negara Indonesia.

Demikian, saudara-saudara para warga yang budiman. Atas perhatian dan kesadarannya untuk mendukung Perwakilan RI di Lima kami ucapkan terima kasih.

Fungsi Konsuler

+++ PENGUMUMAN +++
  1. 6 Januari 2017 (klik untuk lihat)
    Penyesuaian Jenis & Tarif Kekanseleraian
KEWARGANEGARAAN
Aturan hukum yang menjadi dasar bagi pengaturan kewarganegaraan Republik Indonesia adalah Undang-Undang (UU) No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan diundangkannya UU tersebut, UU kewarganegaraan yang lama, yaitu UU No. 62 tahun 1958 dinyatakan tidak berlaku.


Yang dimaksud Warga Negara adalah:

  1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI.
  2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI.
  3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA).
  4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI.
  5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganageraan kepada anak tersebut.
  6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI.
  7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI.
  8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuannya itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah.
  9. Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
  10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
  11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
  12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
  13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
  14. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum menikah, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai WNI.
  15. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penatapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI.

Anak seperti yang tersebut dalam poin 3, 4, 8, 11, 14 dan 15 di atas, dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai anak mencapai usia 18 tahun atau telah menikah. Setelah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Pernyataan untuk memilih kewargangeraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau telah menikah.

Anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh kewarganegaraan RI adalah:

  1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA.
  2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI.
  3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
  4. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
  5. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaan asing.
  6. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 41 UU No. 12 tahun 2006 ini, anak-anak yang termasuk dalam kategori di atas yang lahir sebelum UU ini diundangkan (sebelum 1 Agustus 2006) dan belum berusia 18 tahun atau belum menikah dapat memperoleh kewarganegaraan RI dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Perwakilan RI paling lambat 4 (empat) tahun setelah UU ini berlaku.

Sedangkan, anak-anak yang termasuk dalam kategori di atas yang lahir setelah UU ini diundangkan (setelah 1 Agustus 2006) dapat langsung mengajukan permohonan kewarganegaraan/pembuatan paspor RI ke Perwakilan RI.

Kehilangan Kewarganegaraan RI
WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

  1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
  2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
  3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
  4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden (tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan dinegara lain yang mengharuskan wajib militer).
  5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI
  6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
  7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang besifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
  8. Mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari Negara lain atas namanya, atau
  9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan RI tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
  10. Perempuan / laki-laki WNI yang kawin dengan pasangan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal pasangannya mewajibkan mengikuti kewarganegaraan pasangannya akibat perkawinan.

Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI
Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan RI dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui proses pewarganegaraan. Khusus bagi mereka yang kehilangan kewarganegaraan RI akibat perkawinan atau karena tinggal lebih dari 5 tahun secara terus menerus di luar negeri, dapat memperoleh status WNI melalui proses memperoleh kembali kewarganegaraan tersendiri.

LAPOR DIRI / REGISTRASI WNI
Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri adalah agar melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di negara setempat dan / atau kepada Perwakilan RI di Luar Negeri dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat (hukum) terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Kepada setiap Warga Negera Indonesia yang kebetulan berada di wilayah Peru atau Boliviabaik untuk tujuan belajar, kuliah, bekerja maupun untuk kunjungan singkat termasuk berwisata, diminta kesadarannya untuk melaporkan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima kejadian-kejadian yang dialaminya seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan serta kejadian lainnya yang membawa akibat hukum terhadap penerbitan atau perubahan SPRI dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya.

Terkait dengan keharusan melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting di atas, dimohon setiap WNI agar melakukan:

  1. Pendaftaran dirinya kepada KBRI Lima – Peru dengan dengan menyampaikan dokumen-dokumennya yang menjadi persyaratan terurai di bawah.
  2. Pendaftaran diri dapat dilakukan dengan mendatangkan langsung ke kantor KBRI Lima atau dengan mengirimkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratannya melalui pos tercatat kepada alamat kantor KBRI Lima dengan menyertakan formulir lapor diri (yang di download dari www.embajadaindonesia.pe ) kepada:

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
Av. Las Flores 334 – 336, San Isidro, Lima – Peru 
Phone No. : [511] 222-0308/0309 
Fax No: [511] 222-2684
E-mail : consular@embajadaindonesia.pe
Jam Kerja/Buka : Senin s/d Jum’at. 09.00 – 17.00

Lapor Diri Saat Kedatangan
Setibanya di salah satu negara tujuan di Peru atau Bolivia, kepada setiap WNI diwajibkan untuk melaporkan diri melalui pendaftaran diri pada Perwakilan RI yang melingkupi wilayah akreditasi tempat tinggalnya dalam 30 hari sejak ketibaan (Pasal. 18 ayat. (3) UU no. 23/2006). 

Kelalaian atas administrasi kepindahan ini dapat dikenakan denda maksimum satu juta rupiah (Pasal 89, UU23/2006).

Persyaratan :

  1. Membawa paspor asli untuk distempel dan diberi nomor daftar lapor diri di kantor perwakilan.
  2. Mengisi dan menandatangani Formulir Data Diri.
  3. Menyertakan 2 (dua) pasfoto berwarna, ukuran paspor (4×6), warna latar bebas.
  4. Menyertakan kopi halaman-halaman paspor yang berisi data diri, tanda tangan pejabat dan halaman lain yang telah digunakan.
  5. Menyertakan copy ijin tinggal dari kantor imigrasi Peru/Bolivia bila tersedia.
  6. Kopi surat keterangan pindah ke luar negeri bila tersedia.
  7. Kopi surat keterangan dari universitas /sekolah bagi mahasiswa /pelajar.
  8. Kopi surat keterangan bekerja bagi yang bertugas atau bekerja.
  9. Pencatatan lapor diri tidak dikenakan biaya dan prosesnya diselesaikan dalam waktu sangat singkat.
  10. Lapor diri dapat dilakukan dengan jasa pos tercatat bagi WNI yang tinggal di luar kota Lima. Biaya perangko surat tercatat untuk pengiriman balik paspor dan lain-lain dokumen ditanggung oleh kantor perwakilan RI.
  11. Bagi WNI yang sanggup membiayai jasa kurir.
  12. Para pemohon disarankan menggunakan jasa DHL, TNT, UPS (pickup request services) tercatat untuk setiap pengiriman dokumen. Kehilangan dokumen yang dikirimkan melalui jasa pos tidak tercatat adalah di luar tanggung jawab KBRI.

Lapor Diri bagi WNI / Pengunjung Sementara
Bagi mereka yang berkunjung ke Peru dan Bolivia tidak untuk menetap (sebagai pelancong, training, kursus atau kunjungan lainnya), maka pemberitahuan keberadaannya di wilayah kerja KBRI Lima dapat dilakukan melalui pos, telepon, faksimil, atau e-mail dengan menyampaikan :

  1. Nama lengkap sesuai paspor.
  2. Tempat dan tanggal lahir.
  3. Nomor paspor, masa berlaku paspor dan kantor pengeluaran paspor.
  4. Alamat dan nomor telepon di Indonesia.
  5. Alamat dan nomor telepon di Peru atau Bolivia yang bisa segera dihubungi.
  6. Rencana waktu meninggalkan Peru atau Bolivia, tempat tujuan dan informasi alat angkutannya.
  7. Apabila terjadi perubahan alamat sementara di Peru atau Bolivia, disarankan untuk menginformasikan kepada KBRI Lima.

Lapor Diri Bagi Pemegang Paspor Dinas
Bagi pemegang Paspor Dinas, dokumen yang dibutuhkan adalah :

  1. Paspor asli untuk di stempel dan diberi nomor daftar Lapor Diri di KBRI Lima
  2. Mengisi Formulir Data Diri dan ditandatangani.
  3. 2 (dua) pas foto berwarna ukuran paspor (4×6), latar belakang bebas.
  4. Copy paspor yang berisi data diri, tanda tangan pejabat.
  5. Copy ijin tinggal dari Imigrasi Peru atau Bolivia kalau ada.
  6. Copy surat tugas dari Setkab RI.
  7. Copy surat tugas dari instansi tempat anda bekerja.

Catatan:

  1. Pencatatan / lapor diri tidak dikenakan biaya, dapat dilakukan dengan datang langsung ke KBRI Lima atau melalui jasa pos.
  2. Pelapor disarankan untuk menggunakan jasa pos tercatat untuk setiap pengiriman dokumen kepada KBRI.
  3. Pengiriman dokumen via jasa pos / kurir tidak tercatat dapat beresiko kehilangan dokumen anda dan bilamana hal ini terjadi tidak menjadi tanggung jawab KBRI. Disarankan untuk menggunakan selalu jasa kurir seperti DHL, TNT, UPS (pickup request services) dengan menyertakan amplop dan dengan alamat lengkap dan berperangko tercatat untuk pengiriman kembali.
PEMBUATAN PASPOR BARU

Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI / Paspor) adalah dokumen milik negara yang harus dilindungi dan dijaga keberadaannya. Pemegang paspor bertanggung jawab penuh atas paspor yang dimilikinya. Paspor berlaku untuk masa 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan. Sehubungan dengan hal tersebut, dan demi kepentingan anda sendiri, perhatikan dan ikutilah petunjuk berikut ini.

Kriteria Paspor Yang Harus Diganti

  1. Paspor yang masa berlakunya telah mencapai lima tahun sejak tanggal dikeluarkan.
  2. Paspor yang habis halaman.
  3. Paspor yang hilang dengan disertai keterangan dari Polisi setempat dan Fotokopi paspor.

Persyaratan Yang Harus Dipenuhi

  1. Mengisi dan menandatangani Formulir Data Diri dan Formulir Perdim:14 secara lengkap dan jelas dengan huruf cetak.
  2. Pas foto pemohon 3 (tiga) lembar berwarna putih ukuran paspor (4×6).
  3. Permohonan paspor baru ini juga dapat dilakukan dengan melalui jasa pos bagi WNI yang tinggal di luar kota Lima/Peru.
  4. Pemohon disarankan untuk menggunakan jasa pos tercatat untuk setiap pengiriman dokumen kepada KBRI.
  5. Pengiriman dokumen via jasa pos / kurir tidak tercatat dapat beresiko kehilangan dokumen anda dan bilamana hal ini terjadi tidak menjadi tanggung jawab KBRI. Disarankan untuk menggunakan selalu jasa kurir seperti DHL, TNT, UPS (pickup request services) dengan menyertakan amplop dan dengan alamat lengkap dan berperangko tercatat untuk pengiriman kembali.
PENGGANTIAN PASPOR RI YANG HILANG / RUSAK

Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) seperti paspor , Surat Perjalanan Laksana Paspor / Travel Document In Lieu of Passport adalah dokumen milik negara yang harus dilindungi dan dijaga keberadaannya. Perwakilan RI di luar negeri dapat menerbitkan SPLP sebagai ganti atas SPRI anda yang hilang /rusak.

Penggantian SPRI yang hilang/rusak, dilaksanakan setelah persetujuan pejabat konsuler serta setelah memenuhi persyaratan di bawah ini :

  1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pernyataan hilang/rusak secara lengkap dan jelas dengan huruf cetak.
  2. Mengisi Formulir Data Diri dan Formulir Perdim:14 secara lengkap dan jelas dengan huruf cetak
  3. Menyerahkan bukti laporan polisi/petugas keamanan setempat dimana paspor tersebut hilang.
  4. Pasfoto pemohon 3 (tiga) lembar berwarna putih ukuran paspor (4×6)
  5. Fotokopi paspor yang hilang, jika dimiliki.
  6. Fotokopi akta kelahiran (birth certificate).
  7. Fotokopi kartu keluarga.
  8. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang dikeluarkan di Indonesia
  9. Biaya SPLP US$ 10.00 /pemohon dalam bentuk uang tunai atau money order payable kepada Embajada de la Republica de Indonesia, Lima.
PERPANJANGAN PASPOR
Perpanjangan paspor berlaku untuk paspor yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi di Indonesia maupun perwakilan RI (KBRI/Konsulat Jenderal) di luar negeri yang sudah habis usia 2 atau 3 tahun dan harus diperpanjang untuk mencapai usia 5 tahun (masih terkena peraturan 3+2 atau 2+3).

Syarat-syaratnya adalah :

  1. Mengisi Formulir Data Diri secara lengkap dan jelas dengan huruf cetak.
  2. Pasfoto pemohon 3 (tiga) lembar berwarna ukuran paspor (4×6).
  3. Permohonan paspor baru ini juga dapat dilakukan dengan melalui jasa pos bagi WNI yang tinggal di luar kota Lima/Peru.
  4. Pemohon disarankan untuk menggunakan jasa pos tercatat untuk setiap pengiriman dokumen kepada KBRI.
  5. Pengiriman dokumen via jasa pos / kurir tidak tercatat dapat beresiko kehilangan dokumen anda dan bilamana hal ini terjadi tidak menjadi tanggung jawab KBRI. Disarankan untuk menggunakan selalu jasa kurir seperti DHL,TNT, UPS (pickup request services) dengan menyertakan amplop dan dengan alamat lengkap dan berperangko tercatat untuk pengiriman kembali.
PEMISAHAN PASPOR ANAK
Pemisahan dari paspor orang tua berlaku untuk setiap anak yang ayah dan ibu adalah Warga Negara Indonesia dan lahir di Indonesia. Pemisahan dari paspor orang tua dilaksanakan setelah persetujuan pejabat konsuler serta setelah memenuhi persyaratan di bawah ini :

  1. Mengisi Formulir Data Diri dan Formulir Perdim:14 secara lengkap dan jelas dengan huruf cetak.
  2. Pas foto pemohon 3 (tiga) lembar berwarna putih ukuran paspor (4×6).
  3. Fotokopi akta kelahiran (birth certificate).
  4. Fotokopi paspor ayah dan ibu yang masih berlaku
  5. Fotokopi akta nikah (marriage certificate) orang tua.
PENDAFTARAN ANAK MENJADI WNI
Pemisahan dari paspor orang tua berlaku untuk setiap anak yang ayah dan ibu adalah Warga Negara Indonesia dan lahir di Indonesia. Pemisahan dari paspor orang tua dilaksanakan setelah persetujuan pejabat konsuler serta setelah memenuhi persyaratan di bawah ini :

  1. Mengisi Formulir Data Diri dan Formulir Perdim:14 secara lengkap dan jelas dengan huruf cetak.
  2. Pas foto pemohon 3 (tiga) lembar berwarna merah ukuran paspor (4×6).
  3. Fotokopi akta kelahiran (birth certificate).
  4. Fotokopi paspor ayah dan ibu yang masih berlaku
  5. Fotokopi akta nikah (marriage certificate) orang tua.
MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN RI

Seorang WNI yang telah kehilangan kewargangeraan RI sebelum UU No. 12 tahun 2006 berlaku dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan RI dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU No. 12 tahun 2006 diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Tata cara pendaftaran:

  1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas ber-materai cukup kepada Perwakilan RI yang terdekat dengan tempat tinggal pemohon
  2. Permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat
    • Nama lengkap, alamat tempat tinggal pemohon
    • Tempat dan tanggal lahir serta status kewarganegaraan pemohon
    • Pekerjaan pemohon
    • Jenis kelamin pemohon
    • Status perkawinan pemohon
    • Nama isteri/suami pemohon, dan
    • Nama anak pemohon yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.
  3. Permohonan pendaftaran harus dilampiri dengan
    • Fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah, atau surat-surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Perwakilan RI
    • Fotokopi paspor RI, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh Perwakilan RI yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi WNI
    • Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Perwakilan RI bagi pemohon yang telah kawin atau cerai
    • Fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah yang disahkan oleh Perwakilan RI
    • Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai WNI dengan tulus dan ikhlas
    • Pernyataan tertulis dari pemohon bahwa pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh kewarganegaraan RI
    • Daftar riwayat hidup pemohon, dan
    • Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4×6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
  4. Permohonan pendaftaran menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir (formulir permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan RI)
  5. Pernyataan sebagaimana disebut dalam butir 3e dan 3f di atas menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir.
  6. Waktu pemrosesan kurang lebih 5 bulan terhitung sejak permohonan pendaftaran beserta lampirannya diajukan kepada Perwakilan RI.
  7. Formulir untuk memperoleh kembali kewarganegaraan RI dan formulir pernyataan bisa di dapatkan di Perwakilan RI
SURAT KETERANGAN KELAHIRAN

Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang mencatat kelahiran seorang anak yang ayahnya, atau ibunya atau kedua orang tuanya WNI. Permohonan Surat Keterangan Kelahiran anak akan dilaksanakan setelah persetujuan pejabat konsuler serta setelah memenuhi persyaratan di bawah ini :

Mengisi dan menandatangani Formulir Laporan Kelahiran Anak

  1. Akta Kelahiran (Birth Certificate) anak, yang asli dan fotokopi.
  2. Fotokopi paspor ayah dan ibu si anak.
  3. Surat Nikah (Marriage Certificate) orangtua, yang asli dan fotokopi.
  4. Foto anak 3 (tiga) lembar berwarna putih ukuran paspor (4×6).
SURAT KETERANGAN MENIKAH

Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang mencatat pernikahan antara Warga Negara Indonesia maupun antara Warga Negara Indonesian dan Warga Negara Asing. Permohonan Surat Keterangan Menikah akan dilaksanakan setelah persetujuan pejabat konsuler serta setelah memenuhi persyaratan di bawah ini:

  1. Mengisi dan menandatangani Formulir Laporan Nikah.
  2. Fotokopi Akta Nikah (Marriage Certificate).
  3. Fotokopi paspor masing-masing suami dan isteri.
  4. Fotokopi ID, SIM, atau KTP masing-masing suami dan isteri.